Penapers.com), Lampung – Mesuji : Ketua Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI ) Propinsi Lampung, Romzy Hermansyah menyayangngkan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mesuji, dalam menyikapi adanya pemberitaan terkait bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid 19 dengan adanya temuan telur busuk, yang tidak seharusnya gegabah melaporkan seorang jurnalist ke polres.

Menyoal pemberitaan seharusnya Dinas Sosial kabupaten mesuji jika merasa keberatan maka tempuh jalur hak jawab, bila merugikan sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Semisal pemberitaan yang dianggap ngawur, maka tempuh jalur hak jawab atau klarifikasikan. “Ucap Romzy saat di hubungi BE 1 lampung pada 20/7/20.

” Seorang jurnalist pastinya mengarah pada keprofesionalan sudah pasti menjunjung tinggi marwah sebagaimana amanat UU Pokok Pers No.40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Ketentuan ini pada umumnya jurnalis atau wartawan mengetahui, namun bagaimana pemahaman dalam pelaksanaan tugas profesinya.

” Masih jelasnya Romzi yang juga Pemimpin Redaksi lampungsai.com sebelum bertindak yang bersangkutan harus di pahami Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Baca Juga  Dorong Ekonomi Masyarakat Hj. Putri Ernawati Resmi Buka Pelatihan Bordir

“Lanjutnya bagi para pemangku pemerintahan, badan perusahaan swasta ataupun milik negara dan sebagainya, jangan alergi dengan jurnalis dan seorang jurnalis juga tentunya menjalankan tugas kejurnalistikan harus menjunjung tinggi ketentuan yang berlaku pada profesi,”pungkasnya.

“Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji juga menyesalkan sikap Kepala Dinas Sosial, Gunarso dalam menyikapi adanya pemberitaan terkait adanya bantuan Covid-19 yang diduga tidak layak konsumsi.

DPRD menilai Dinsos salah langkah dan terkesan terburu buru dengan melaporkannya ke Polres setempat.

“Melaporkan salah satu media yang memberitakan itu terlalu terburu-buru, cara terbaik menyelesaikan adalah komunikasi, ada hak jawab dan klarifikasi,” kata Jhon Tanara, Anggota DPRD Fraksi PKB Mesuji, Sabtu (18/07/2020)

Baca Juga  Bupati Lambar Bersama Rombongan Resmikan Bangunan GSG

Jhon yang juga Ketua Komisi II DPRD Mesuji itu meminta Inspektorat segera saja menyelesaikan penyelidikan terkait laporan atas dugaan permasalahan tersebut.

“Tentu akan ada opini negatif kepada dinas sosial apabila dugaan itu tidak di telusuri, contoh ada orang dituduh maling, kemudian yang maling melaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik, harusnya mendahulukan pidana mencurinya dulu, kalau memang tidak terbukti silahkan dia melaporkan pencemaran nama baik, itupun ada unsur-unsur yang memenuhi bahwa nama baiknya dicemarkan, apalagi ini media, ada tahapan dan sudah diatur di Undang-undang No 40 tentang Pers yaitu hak jawab dan atau klarifikasi,” tambahnya.

Dalam beberapa kesempatan, Jhon Tanara juga menekankan bahwa peran dan keterlibatan media akan membantu pemerintah dalam penanganan dan penyaluran bantuan Covid-19. “Pungkasnya.(hendy)